Gugatan Reklamasi Pantai Balauring, Blasius Ledjab: Putusan NO Sama Dengan Gugatan Tidak Dapat Diterima, Bukan Draw

Lewoleba |vivatimur.com–Perjalanan panjang Sidang Gugatan antara masyarakat Dolulolong (Penggugat) Vs Eliaser Yentji Sunur (Tergugat) atas dugaan pelaksanaan “proyek siluman Pemerintah Kabupaten Lembata” reklamasi Pantai Balauring dan pengerjaan jalan wisata lintas Lohu yang diklaim berada dalam wilayah ulayat Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri, serta klaim para Penggugat bahwa proyek tersebut adalah milik pribadi Eliaser Yentji Sunur, telah diputuskan Pengadilan Negeri Lembata, Senin (06/08/2018) melalui Majelis Hakim dengan amar putusan Niet Ontvankelijkeverklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima baik terhadap gugatan konvensi para penggugat maupun rekonvensi  tergugat, menerima Eksepsi tergugat, serta menolak Provisi para Penggugat untuk seluruhnya, termasuk pembebanan biaya perkara. 

Putusan perkara tersebut menjadi perhatian dan polemik di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lembata Pada jumad, (10/8) melakukanKonferensi Pers bertempat di Kuma Resort-Desa Waijarang, yang dihadiri para Awak Media, guna memberikan pemahaman yang tepat dan benar kepada masyarakat atas duduk perkara tersebut.

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST yang didampingi Kuasa Hukumnya, Blasius Dogel Ledjap, SH; serta Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Drs. Fransiskus Emi Langoday; Kabag Hukum dan HAM Setda, Yohanes Don Bosco, SH beserta beberapa pejabat eselon 2 lingkup Pemkab Lembata menyampaikan secara resmi keterangan Pemerintah Kabupaten Lembata terkait Perkara Perdata nomor : 8/PDT.G/2018/PN-LBT tertanggal 22 Mei 2018 lalu.

“Dengan penolakan provisi Penggugat untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim maka Pemkab Lembata berpendapat bahwa segala tindakan yang secara tidak sah mengklaim objek sengketa sebagai hak ulayat serta upaya untuk menghentikan objek reklamasi merupakan tindakan melawan hukum”.

“Perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa Putusan Niet Ontvankelijkeverklaard  (NO) mengandung arti majelis hakim memandang  bahwa sebuah gugatan cacat secara formil”.

“Dalil-dalil mengenai hak ulayat  merupakan pokok perkara yang tidak menjadi putusan majelis hakim”.

“Reklamasi pantai Balauring merupakan program Pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat”.

“Pemda sedang mempelajari  perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik dalam persidangan maupun diluar persidangan, yang mana perbuatan tersebut menyesatkan informasi, mengganggu kegiatan pemerintah serta meresahkan/memprovokasi masyarakat”.

Menjawab pertanyaan Wartawan, Bupati Lembata mengatakan “Pemerintah tentunya tidak akan membuat rakyatnya menderita, sehingga diharapkan masyarakat Desa Dolulolong tidak perlu emosional melihat suatu hal yang dianggap masalah, namun melihat rasionalitas masalah serta jangan mau diprovokasi”.

“Sebenarnya jika pengerjaan jalan wisata lingkar Lohu terlaksana tanpa dihambat, yang menikmatinya juga masyarakat Dolulolong karena lebih mudah aksesnya untuk ke Lewoleba dan pengendara yang melintas juga dapat menikmati keindahan alam pantai serta dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap peluang ekonomi baru. Kita lihat saja beberapa waktu kedepan seperti apa endingnya” ujar Bupati Lembata.

Buntut dari perkara tersebut, Bupati Lembata secara pribadi telah melaporkan tindakan pencemaran nama baik dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam perkara nomor 8/PDT.G tersebut kepada dirinya ke Polda NTT dan saat ini sedang berproses.

Kuasa Hukum Yentji Sunur, Blasius Dogel Ledjap, SH kepada awak media mengatakan “Kami sedang mengkaji dokumen-dokumen terhadap keterangan-keterangan di persidangan yang menyerang Pribadi Bupati Lembata, dan di PoldaNTT beberapa hari ini sedang berproses pemeriksaan para Saksi untuk selanjutnya didalami laporan atas pencemaran nama baik Eliaser Yentji Sunur”.

Blasius melanjutkan “Terkait pemberitaan di media massa dan media sosial (FB) beberapa waktu belakangan bahwa adanya skor imbang (draw) dari keputusan majelis hakim perlu  diklarifikasi, bahwa dalam putusan hakim disebut NO atau gugatan tidak dapat diterima. Dengan kata lain tidak ada kasus. Kalau tidak ada kasus terus apa yang mau dikatakan imbang? Karena buktinya dalam Putusan Majelis hakim juga menghukum pihak Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.897.000,-“ ujarnya.

Sementara itu Bupati Lembata mengatakan “Laporan pidana ke Polda NTT terkait pencemaran nama baik saya tetap berlanjut. Perlu dicatat bahwa tidak ada niat saya secara pribadi untuk menghukum masyarakat, namun hal ini sebagai bentuk pelajaran kepada masyarakat agar kedepan jangan mudah terprovokasi oleh siapapun”.

Terkait putusan Sidang, pemerintah ingin menjelaskan beberapa hal kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham.

Pertama, putusan NO (Niet Ontvankelijkeverlaard) mengandung arti majelis hakim memandang sebuah gugatan cacat secara formil.

Kedua, dalil-dalil mengenai hak ulayat merupakan pokok perkara yang tidak menjadi putusan mejelis hakim.

Ketiga, reklamasi pantai Balauring merupakan program pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. “Ini bukan keinginan bupati tetapi sudah melalui musrenbang kecamatan dan sudah diusulkan kepada pemerintah daerah,” tandas Bupati Sunur, seraya menambahkan, pantai Balauring berpontesi abrasi sehingga pantai Balauring menjadi prioritas pembangunan.

Keempat, Pemerintah Daerah sedang mempelajari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu baik dalam persidangan maupun di luar persidangan, yang mana perbuatan tersebut menyesatkan informasi, mengganggu pemerintahan serta meresahkan/memprovokasi masyarakat.

Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Pemerintah Daerah menghimbau, baik kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkara a duo maupun masyarakat umum, agar Tidak melakukan tindakan-tindakan sepihak yang tidak sah, yang dapat menimbulkan polemik atau konflik dalam masyarakat

Read More

Nilai Hakim Tidak Bernyali, Kuasa Hukum Yentji Sunur: Kami Miliki Surat Penolakan Atas Hak Ulayat

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Masyarakat Adat Dolulolong melawan Eliaser Yentji Sunur dalam Perkara Nomor Register : 8/Pdt.G/2018/PN/LBT bakal seru. Kuasa hukum Eliaser Yentji Sunur (EYS) mulai bernyanyi. Selain menilai hakim tidak bernyali, kuasa hukum EYS juga mengklaim mengantongi surat penolakan warga atas pengakuan hak ulayat.

“Nyanyian” penasehat hukum EYS itu berawal dari sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Lewaleba, Selasa (5/6/2018). Ketika itu, EYS tidak hadir. Begitu pula ketua tim penasehat hukumnya, Meridian Dado, SH. Yang hadir hanya anggota tim penasehat hukum, Blasius Dogel Lejab, SH. Namun Blasius Dogel Ledjab tidak dapat beracara karena “diusir” keluar ruang sidang oleh majelis hakim, bersama Emanuel Belida Wahon, SH dari tim penasehat hukum Masyarakat Adat Dolulolong sebagai penggugat.

Kedua advokat muda Lembata ini disuruh keluar lantaran tidak dapat menunjukkan kartu advokat dan berita acara sumpah yang asli. Majelis hakim yang diketuai Yogi Dulhadi, SH, MH meminta keduanya kembali untuk melengkapi dokumen agar bisa memastikan tentang keabsahan keduanya sebagai pengacara.

Keduanya tidak melakukan protes. Mereka berdua meninggalkan ruang sidang dengan tenang. Namun, kepada media, Blasius Dogel Lejab justeru memandang “pengusiran” oleh hakim merupakan hal aneh dalam perkara perdata. Sebab, sebelum pengacara yang beracara sudah melakukan registrasi surat kuasa di Panitra dengan melampirkan Surat Kuasa, foto kopi Kartu Tanda Pengenal Advookat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah (BAS) .

Menurut Blasius Dogel Ledjab, tidak ada aturan bagi pengacara untuk menujukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah (BAS) yang asli di muka hakim. “Hakim pun menyebutkan demikian, namun sepertinya majelis hakim tidak bernyali dan meminta sidang tersebut ditunda. Mungkin karena melihat ruang sidang dipenuhi pengunjung,” ungkap penasehat EYS ini

 Sebagai kuasa hukum EYS, dia mempertanyakan keabsahan legalitas Hak Ulayat Dolulolong yang saat ini menjadi pihak penggugat. Pasalnya, kata dia, sejak Lembata menjadi daerah otonomi, belum ada keputusan kepala daerah yang menetapkan suatu tempat/lokasi tertentu menjadi wilayah hak ulayat sekelompok masyarakat hukum adat.

Untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak ulayat, papar dia, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Di Kawasan Tertentu. Pasal 5 ayat 1 Permen tersebut menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada di kawasan tertentu mengajukan permohonan kepada bupati/walikota atau gubernur.

Permohonan tersebut diajukan oleh kepala adat atau perwakilan masyarakat yang berada di kawasan tertentu dengan dilengkapi syarat-syarat antara lain: (1) Riwayat masarakat hukum adat/ riwayat tanahnya, apabila pemohonnya adalah masyarakat hukum adat, (2) riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 tahun atau lebih secara berturut-turut, apabila pemohonnya berasal dari kawasan tertentu,(3) Foto kopi kartu identitas/ akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnnya, (4) Surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu.

Hingga saat ini, sambung Blasius, “Masyarakat
 Dolulolong belum pernah mengajukan hal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mendapatkan penetapan pengakuan hak ulayat dari negara sebagaimana amanat pasal 2 permendagri No 52 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang produknya dalam bentuk keputusan kepala daerah termuat dalam Permendagri No 52 tahun 2014 pasal 6 ayat 2”.

Berdasar peraturan itu, Blasius Dogel Ledjab menegaskan bahwa para penggugat tidak memiliki hak sebagai penggugat dan mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona. Yaitu, pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu dan tentunya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkkan putusan terhadap perkara tersebut.

“Jika penggugat mengklaim memiliki surat keterangan pengakuan hak ulayat, yang ditandangani pemerintah desa dan mengetahui camat setempat, bagi kami, dokumen ini belum final dan prematur. Kami juga miliki surat penolakan dari warga setempat atas pengakuan hak ulayat. Tentunya akan kita uji bersama dalam persidangan,” tandas Blasius Dogel Ledjab.

Terkait perkara a quo subyek tergugat dalam gugatan, menurut Blasius, tidak jelas karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang termuat dalam DIPA Kementerian Desa, Pembanguanan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembanguan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2018 Nomor  067.06.1.350454/2018.

 Sehingga, menurut dia, seharusnya Kementerian Desa, dan Transmigrasi RI Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan PT. Mata Air Samudra Indonesia sebagai kontraktor pengerjaan Proyek, dan Pemerintah Kabupaten Lembata menjadi pihak tergugat, dan bukan EYS secara pribadi.(sius/fre)

Read More

Kapolres Kabulkan Penangguhan Penahanan 9 Tersangka Petugas Lapas Lembata

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM/FRANS KROWIN

Wakapolres Lembata, Kompol Riwu Lambertus 

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora, mengabulkan permohonan Blasius Dogel Lejap, penasihat hukum sembilan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Lembata.

Permohonan Blasius Dogel adalah menangguhkan penahanan sembilan petugas lapas tersebut. Pasalnya, para petugas itu merupakan mentor (instruktur) bagi petugas lainnya di lapas tersebut.

Hal itu disampaikan Wakapolres Lembata, Kompol Riwu Lambertus, ketika ditemui Pos- Kupang.Com di mapolres setempat, Rabu (4/4/2018).

Dikatakannya, penangguhan penahanan tersebut dilakukan Kapolres Janes sebelum Hari Raya Paskah 2018 lalu. Langkah itu dilakukan setelah Kapolres mempertimbangkan berbagai hal terkait tindak penganiayaan yang dilakukan petugas lapas sehingga mengakibatkan Pati Leu meninggal dunia.

Menurut Wakapolres Riwu Lambertus, setelah dibebaskan dari dari sel, petugas lapas itu menjalani tahanan kota. Mereka wajib lapor sekali seminggu, yakni setiap hari Kamis.

"Jadi mereka sudah ditangguhkan penahanannya dan sekarang menjalani tahanan kota. Setiap hari Kamis, para petugas lapas itu lapor diri di Mapolres Lembata," ujarnya.

Dia yakin para petugas lapas itu tidak lagi melakukan tindakan tak terpuji di dalam lapas Lembata sebagaimana dikhawatirkan banyak kalangan.

Masyarakat juga, lanjut Wakapolres, tak perlu cemas akan penangguhan penahanan itu. Sebab Kepala Lapas Kelas III Lembata, Andi Mulyadi dan penasihat hukum, Blasius Dogel Lejap menjadi jaminannya. (*)

Read More

Blasius Bersuara Tegas dan Keras. Ini yang Dia Minta Kepada Dua Pelaku Pencurian Barang Elektronik

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Frans Krowin

Blasius Dogel Lejap, SH

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Blasius Dogel Lejap bersuara tegas saat bertemu Irfandi Abdullah bersama adiknya, Awaludin Al Islam, di Mapolres Lembata, Sabtu (24/3/2018). Dia meminta Irfandi cs agar bercerita jujur kepada dirinya.

"Saya ini penasihat hukum kalian. Jadi kalian harus bercerita secara jujur kepada saya. Kalau kalian jujur, maka saya juga akan melakukan pembelaan secara baik. Tapi kalau sebaliknya tidak jujur, maka itu risiko kalian sendiri. Paham?"

Kalimat Blasius itu membuat Irfandi dan Awalludin mengangkat wajah dan menatapnya. Irfandi terlihat agak gugup begitu juga adiknya. Tapi sesaat kemudian Irfandi lantas menceritakan kisah hingga akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel bersama adiknya.

Dia mengatakan, baru dua kali mencuri barang elektronik di Lewoleba. Saat melakukan aksinya ia selalu bersama adiknya Awaludin. "Saya yang mengajak adik untuk mencuri," tuturnya.

Kelihaian mencuri itu, lanjut dia, sudah dilakukan sejak ia masih tinggal di Kolontobo, Ile Ape. Tapi pencurian yang dilakukan saat itu masih kecil-kecilan. Begitu juga adiknya, Awalludin. Biasa mengambil rokok di kios saat berpura-pura hendak berbelanja.

Mendengar itu, Blasius lantas bertanya, apakah Anda suka mencuri? Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana perasaan seseorang bila mereka kehilangan barang miliknya? Anda harus tahu bahwa setiap barang yang kalian curi, itu dibeli dengan uang hasil kerja keras pemilik barang tersebut.

Mendengar itu, baik Irfandi maupun Awalludin menundukkan kepala. Mereka tampak tak kuat mengangkat wajah kemudian menatap mata Blasius.

Pada kesempatan itulah Blasius kemudian meminta agar keduanya harus punya tekad untuk menghentikan tindakan itu mulai sekarang juga. Artinya, setelah tertangkap dan kini diproseshukumkan, kliennya itu harus memanfaatkan moment tersebut untuk sadar dari perbuatan terkutuk itu.

Apabila Irfandi mengaku menggunakan batu jimat saat mencuri, maka mulai sekarang harus ada komitmen untuk membuang batu jimat itu demi kebaikan diri.

"Saya harap supaya buang batu jimat itu sekarang juga. Batu jimat itu tidak akan membawa Anda menjadi kaya raya. Malah sebaliknya Anda akan susah karena benda jimat tersebut. Saya harap ini harus disadari," ujarnya.

Mendengar pesan tersebut, Irfandi tampak mengangguk-anggukkan kepala. Ia sepertinya sadar bahwa tindakan yang dilakukanya hingga membawanya ke balik jeruji besi, adalah perbuatan karena kekuatan mistik yang bercokol dalam batu jimat pemberian ayahnya.

Hanya saja Irfandi tidak mengungkapkan apakah mau membuang benda jimat tersebut atau tidak. Karena bila hendak dibuang maka hal tersebut harus melewati tata cara (ritual) tersendiri. Dan itu tentunya berhubungan dengan ayahnya sendiri. (*)

Read More

Ini yang Jadi Pertimbangan Kapolres Lembata Kabulkan Permohonan Blasius Dogel Lejap

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Penyidik yang menangani kasus kematian Pati Leu di Lapas Kelas III Lembata, telah mengajukan telaahan kepada Kapolres AKBP Janes Simamora, terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasihat hukum sembilan tersangka, Blasius Dogel Lejap.

"Surat dari penasihat hukum para tersangka sudah kami terima. Penyidik juga sudah mengajukan telaahan dan pertimbangan bagi Kapolres untuk menanggapi surat permohonan penangguhan penahanan para tersangka. Jadi kita tunggu saja perkembangan ke depan," kata Kasubag Humas Polres Lembata, Aipda Syahlan Muladi, kepada Pos-Kupang.Com di Lewoleba, Sabtu (24/3/2018).

Dikatakannya, saat ini Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora masih berada di luar daerah. Kapolres Janes sedang bertugas ke Kupang untuk suatu urusan dinas penting.

Karena itu, lanjut dia, Kapolres Janes belum menanggapi surat permohonan yang diajukan Blasius Dogel Lejap. Meski belum ditanggapi, katanya, tapi penyidik sudah mengajukan telaahan sekaligus pertimbangan tentang perlu tidaknya sembilan tersangka itu ditangguhkan penahanannya.

Informasi yang dihimpun Pos-Kupang.Com di Mapolres Lembata, menyebutkan, penangguhan penahanan itu masih dalam pertimbangan Kapolres Janes. Kapolres masih memikirkannya secara matang sebelum mengambil keputusan untuk menjawabi surat permohonan penasihat hukum.

Seperti apa pertimbangan kapolres, itu belum diketahui sama sekali. Tapi bila para tersangka ditangguhkan penahanannya, maka ada pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi bila mereka berada di luar tahanan.

Misalnya, para tersangka itu bisa saja melampiaskan emosi kepada para narapidana yang menjadi saksi atas kasus kematian Pati Leu di dalam Lapas Kelas III Lembata.

Apalagi dalam rekonstruksi di Lapas baru-baru ini, para saksi yang adalah terpidana di lapas tersebut juga membantah sejumlah keterangan para tersangka mengenai tindakannya terhadap Pati Leu sebelum korban menemui ajalnya.

Atas informasi tersebut, Syahlan menolak memberikan tanggapan. Dia mengatakan, apa pun pertimbangannya, itu merupakan wewenang Kapolres Janes. Pihaknya tak punya wewenang untuk hal tersebut. (*)

Read More

Prosedur Jika Sertifikat Tanah Hilang

Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan sertifikat pengganti ini hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT.

Dalam hal pemegang hak atas tanah sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris (Pasal 57 ayat (3) PP 24/1997). Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris (Penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP 24/1997).

Selain itu, yang perlu diperhatikan juga beberapa hal di bawah ini (Pasal 59 PP 24/1997):

a.    Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan;

b.    Sebelum dilakukan penerbitan sertifikat pengganti, dilakukan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon;

c.    Pihak lain dapat mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat pengganti dalam jangka waktu 30 hari dihitung sejak hari pengumuman.

Dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional, disebutkan syarat dan jangka waktu proses permohonan sertifikat pengganti, sebagai berikut:

Persyaratan

1.    Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

2.    Surat Kuasa apabila dikuasakan

3.    Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4.    Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum

5.    Fotocopy sertipikat (jika ada)

6.    Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan

7.    Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat

Waktu

40 (empat puluh) hari

Keterangan

Formulir permohonan memuat:

1.    Identitas diri

2.    Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

3.    Pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik

4.    Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

5.    Pengumuman di surat kabar

Sebelum memecah sertifikat tersebut, terlebih dahulu Anda mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut atas dasar pewarisan. Dalam Pasal 42 ayat (1) PP 24/1997 dikatakan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, ahli waris wajib menyerahkan kepada Kantor Pertanahan beberapa dokumen berikut:

a.    sertifikat hak yang bersangkutan;

b.    surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya; dan

c.    surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Lebih lanjut mengenai prosesnya, dapat dilihat dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian setelah itu, dapat dilakukan pemecahan sertifikat berdasarkan Pasal 51 jo. Pasal 48 PP 24/1997. Pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut (Akta Pembagian Hak Bersama). Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan (para ahli waris), satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.

Lebih rinci mengenai persyaratan untuk pemecahan sertifikat, dapat dilihat dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional

Read More

Dinilai menipu, Thomas Tubun di Laporkan ke Polisi

Vinsen Kerong saat diperksa Penyidik Polres Lembata

Pada hari ini Selasa 21/11 di ruang penyidik pidana umum Polres Lembata dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dugaan penipuan dan penggelapan satu batang gading yang dilakukan oleh Thomas Tubun di Desa Jontona -Lembata.

Pemeriksaan saksi ini lakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan oleh Hendrikus Hore sebagai korban.

Vinsen Kerong dalam kesaksian menyebutkan bahwa Gading tersebut diberikan sebagai bagian dari kesepakatan adat agar kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Stanis Zidan Beda terhadap Maria Wilhelmina Pria dilanjutkan ke diversi. Kesepakatan adat tersebut telah dilakukan antara kedua pihak pada 25 Juli silam telah dilakukan secara kekeluargaan namun pada tanggal 26 Juli setelah Gading itu diserahkan, kedua bela pihak ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lembata untuk melakukan diversi, namun pada saat itu pihak korban menolak kesepakatan tertanggal 25 Juli dengan alasan ukuran gading yang diserahkan tidak sesuai dengan ukuran yang diminta.

Kasuspun terus berlanjut hingga sidang dipengadilan dalam perkara No. 2 Pid Sus Anak/ 2017/ PN Lbt yang dalam perkara tersebut Terdakwa Anak Stanis Zidan Beda divonis bersalah dan dipenjara selama 2 tahun 3 bulan.

Lebih lanjut Vinsen Kerong menyebutkan bahwa Thomas Tubun Cs, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk mengambil Gading milik Hendrikus Hore dengan menjanjikan kebebasan bagi anak Stanis Zidan Beda. Tindakan tersebut jelas merugikan Hendrikus Hore karena anak nya harus mendekam di rutan dan mengalami kerugian denda adat berupa satu batang Gading senilai Rp. 85.000.000.

Read More